SUMBAR, – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melantik sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Acara berlangsung di Auditorium Gubernuran, Senin (31/1/2022) pagi.
Sebagai informasi, sembilan jabatan eselon dua itu terdiri atas delapan jabatan rotasi dan satu jabatan promosi. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/0346/BKD-2022 tertanggal 28 Januari 2022.
Baca juga:
Jabatan Wawako Padang Harus Segera Diisi
|
Pejabat yang dilantik adalah Zaenuddin sebagai Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Maswar Dedi sebagai Kepala Bapenda, Adib Alfikri sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas PM-PTSP, Arry Yuswandi sebagai Kepala Dinas Sosial, dan Novrial sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Selanjutnya, Wardarusmen sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Benny Warlis sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM, serta Hefdi sebagai Kabiro Administrasi Pembangunan. Sementara, satu pelantikan jabatan promosi yaitu Luhur Budianda sebagai Kadis Pariwisata.
Baca juga:
Wako Hendri Septa Lantik 9 Pejabat Eselon II
|
Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengatakan, pengambilan sumpah dan rotasi jabatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, serta untuk tercapainya program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah. Dia juga menegaskan, pelantikan yang dilakukan sudah melewati pertimbangan yang mendalam.
“Parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan setiap pegawai dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, modalitas dan komitmen kepada tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, ” tegas Gubernur.
Ia berharap dengan rotasi ke jabatan yang baru, pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menghasilkan inovasi baru pula. Hal tersebut karena mutasi pejabat harus dimaknai sebagai suatu penugasan, dan amanah yang harus diemban dengan niat yang tulus untuk mengabdi sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.
“Harapan kami kepada Bapak-Ibu, mampu meningkatkan kinerja ASN yang dipimpin, kinerja unit kerja, maupun organisasi secara keseluruhan, dan mendorong interaksi positif di lingkungan pemerintah. Sehingga tercapai apa yang sudah ditetapkan sebagai target setiap tahun, ” pungkasnya.(*)